50.000 Ojol Demo Besar Hari Ini, Sampaikan 5 Tuntutan
BICARAINDONESIA-Jakarta : Puluhan ribu pengemudi ojek onlie (ojol) akan menggelar aksi demon hari ini, Senin (21/7/2025). Demo ini merupakan bentuk kekecewaan pengemudi ojol terhadap pemerintah.
Pengemudi ojol kecewa lantaran tidak ada tindak lanjut dari pemerintah yang mengatur regulasi transportasi online sejak demo besar 20 Mei 2025 sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR.
Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan bakal ada puluhan ribu pengemudi transportasi online yang ikutan demo besar hari ini.
“Sekitar 50.000 pengemudi transportasi online secara gabungan R2 ojol, R4 driver online dan kurir online lintas platform aplikasi akan melakukan demo besar kembali pada Senin, 21 Juli 2025 dengan menamakan sebagai Korban Aplikator Kepung Istana Presiden dan Lumpuhkan Aplikasi Massal atau Offbid Massal Aksi 217 di Istana dan sebagian Jakarta,” ujar Igun dalam keterangan resminya dikutip dari detikoto.
Puluhan ribu pengemudi ojol itu akan mematikan aplikasi. Para pengguna jasa ojol dianjurkan untuk menggunakan transportasi lainnya.
Demo kali ini menurut Igun lebih besar dari aksi sebelumnya. Soalnya, ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan para driver sekaligus kurir online atas tidak tegasnya Kementerian Perhubungan serta Menteri Perhubungan mewakili pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto.
“Yang membiarkan persoalan tuntutan aksi sebelumnya secara berlarut-larut bahkan membuat suatu keputusan kontra produktif yaitu menaikkan tarif ojol hingga 15%,” jelasnya.
Ada lima tuntutan dasar yang bakal disampaikan pengemudi ojol dalam demo kali ini. Pertama meminta negara menghadirkan Undang-undang transportasi online. Kedua, driver mendapat 90 persen sementara aplikator 10 persen. Ketiga meminta pemerintah membuat peraturan tarif antar barang dan makanan. Keempat meminta audit investigatif aplikator. Terakhir, pemerintah diminta menghapus aceng, slot, hub, multi order, hingga member.
“Asosiasi sangat menyesalkan Menteri Perhubungan yang membiarkan Aksi 217 sampai harus terjadi dan menyasar kepada Presiden Prabowo sehingga masyarakat menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo dibuat tidak konkrit dalam menyelesaikan permasalahan transportasi online yang seharusnya sudah dapat diselesaikan oleh Menteri Perhubungan pada bulan Mei 2025 lalu,” pungkas Igun.
