Kejagung Dikabarkan Tangkap Eks Kepala BGN dan Buru Dua Lainnya
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana/foto: jakartadaily BICARAINDONESIA-Jakarta: Tim Kejaksaan Agung RI dikabarkan menangkan eks Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Dadan yang baru dicopot sehari dari jabatannya, dijemput penyidik Adhyaksa pada Rabu pagi (3/6/2026) .
Tidak hanya Dadan, dikutip dari Suara.com, ada dua eks petinggi BGN lainnya yang disebut-sebut akan ditangkap oleh Kejagung.
“Ada yang lagi dikejar di daerah Jawa Barat,” kata Sumber tersebut.
Menurut informasi, penangkapan Dadan dan pengejaran dua orang lainnya itu seiring dengan penggeledahan Kejagung di kantor BGN, kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu pagi.
Berdasarkan pantauan di lokasi, aktivitas perkantoran praktis terhenti. Sejumlah karyawan BGN yang tiba untuk memulai jam kerja justru tertahan di luar area gedung.
Petugas keamanan mengarahkan para pegawai untuk tetap berada di luar dan tidak diperkenankan memasuki ruangan karena adanya kegiatan dari pihak Kejaksaan.
“Tim dari Kejagung sudah di sini sekitar jam 2 dinihari tadi,” kata petugas.
Hingga pukul 11.30 WIB, arus karyawan yang berdatangan terus bertambah, namun gerbang tetap tertutup rapat bagi mereka.
Tak hanya karyawan, awak media yang hendak meliput pun dilarang memasuki area perkantoran. Kondisi ini membuat pelayanan publik di kantor BGN mandek total sementara waktu.
Buntut Pencopotan Dadan
Aksi penggeledahan dinihari ini terjadi berselang sehari setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Badan Gizi Nasional.
Pada Selasa (2/6/2026), Prabowo resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN dan menggantinya dengan Naniek S Deyang.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan sinyal kuat bahwa perombakan ini terkait dengan masalah integritas dan tata kelola.
Ia mengungkapkan adanya dugaan praktik jual beli Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dalam program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Audit internal tengah dilakukan terhadap semuanya. Ini bagian dari evaluasi dan pengawasan,” kata Prasetyo.
Lebih lanjut, Prasetyo menyebut ada catatan serius mengenai kedisiplinan dalam menjalankan SOP serta tata kelola di lingkungan BGN yang memicu keputusan tegas Presiden.
Soal masalah disiplin serta menjaga kualitas makanan yang seharusnya dibakukan Badan Gizi Nasional,” kata dia.
Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kejagung, Jefrry, berjanji akan memberikan keterangan pers terkait informasi tersebut. (Ty/sc)
