BGN akan Setop Sementara MBG Selama Libur Sekolah

BICARAINDONESIA-Jakarta : Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementaran penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Langkah itu dilakukan untuk membenahi pelaksanaan program, termasuk mengaudit seluruh dapur penyedia MBG.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan selama penyaluran MBG dihentikan, pihaknya akan melakukan penataan menyeluruh agar pelaksanaan MBG lebih baik saat siswa kembali masuk sekolah.

“Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih baik, lebih rapi,” ujar Agustina usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Agustina membenarkan bahwa penghentian MBG hanya berlaku selama masa libur sekolah.

“Iya, setop. Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi,” katanya.

Agustina menerangkan audit dapur merupakan bagian dari langkah perbaikan yang tengah dilakukan BGN. Selain mengevaluasi kualitas dapur, pihaknya juga akan memperbaiki tata kelola internal, sumber daya manusia (SDM), hingga sistem pendataan penerima manfaat.

Ia menilai data yang akurat menjadi hal penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

“Kami akan melakukan transformasi, mulai dari SDM, tata kelola, hingga data. Tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas,” katanya.

Selain itu, BGN juga mulai berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang telah memiliki basis data penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan untuk menyempurnakan data sebelum program kembali dijalankan.

BGN juga akan melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat MBG sebagai bentuk pembenahan. Kebijakan tersebut dilakukan agar intervensi gizi lebih tepat sasaran dengan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Agustina menegaskan fokus utama BGN saat ini adalah memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai target. Sementara penataan dapur merupakan dampak lanjutan dari kebijakan tersebut.

“Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang,” pungkasnya. (Ka/dtc)