Giliran BNPB Jadi Sasaran OTT KPK, Sejumlah Pihak Diamankan!
Ketua KPK Setyo Budiyanto/foto: tangkapan layar BICARAINDONESIA-Jakarta: Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menjadi sasaran operasi tangkap tangan atau OTT penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (13/10/2026).
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan perihal operasi penyelidikan tertutup lembaganya di lingkungan BNPB. ”Benar (ada OTT di lingkungan BNPB),” katanya.
Pihak-pihak yang terjaring dalam operasi tersebut langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk dimintai keterangan secara intensif.
Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik KPK memiliki tenggat 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal, melakukan gelar perkara, dan menentukan status hukum para pihak yang diamankan sebelum mengumumkannya secara resmi kepada publik.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu membenarkan perihal OTT KPK di BNPB. Ekspose kasus bakal langsung dilakukan malam ini.
Ia mengaku belum bisa menyampaikan lebih jauh perihal jumlah pihak yang ditangkap, barang bukti, dan hal lainnya. Sebab, ekspose perkara baru akan dilakukan.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengaku baru mendapatkan kabar OTT tersebut. Dia menyebut ada rapat dari pagi hingga sore di BNPB.
”Berita ini baru saya dengar. Kami dari pagi sampai sore sudah di kantor rapat, tidak ada,” tuturnya.
KPK 22 Kali OTT di Tahun ini
Sementara itu, OTT di BNPB ini tercatat sebagai operasi senyap ke-22 yang digelar KPK sepanjang 2026. OTT ini hanya berselang tiga pekan dari OTT KPK terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena. Saat itu, Sirajudin ditangkap terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur.
Kemudian, sepekan sebelumnya, KPK menggelar OTT di di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Dalam OTT kali ini, KPK menangkap pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), politisi Partai Golkar, dan seorang wakil bupati serta menyita uang tunai ratusan miliar rupiah.
Selanjutnya, pada Agustus lalu, KPK menguak dugaan korupsi yang melibatkan jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman.
Sebulan sebelumnya atau Juli, KPK menggelar empat OTT. Pihak yang ditangkap meliputi Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Pada Juni, KPK juga menangkap kepala daerah, yakni Bupati Muara Enim Edison. Selanjutnya, OTT membuat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri, juga Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby di perkara yang lainnya.
Pada Maret dan April, empat OTT digelar KPK dan menangkap menjaring Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, serta Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
Adapun pada Januari-Februari 2026, OTT KPK menguak dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Selain itu, OTT KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo dalam perkara berbeda.
Kemudian, KPK menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin serta bekas Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal dalam operasi terpisah. Hakim juga ikut terjaring dalam OTT KPK, yakni Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan. (Ty/kompas)
Related posts
|
|