Atasi Pengangguran dan Ledakan PHK, Ini Upaya yang Dilakukan Menaker
Foto: Istimewa BICARAINDONESIA-Medan : Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menekankan bahwa dalam mengatasai tingkat pengangguran maupun mitigasi yang terjadi akibat pandemi bukanlah menjadi program di Kementerian Ketenagakerjaan saja. Namun seluruh kementerian dan lembaga juga ikut terlibat. Karena menurut dia, menekan angka pengangguran merupakan prioritas nasional.
Ida menjelaskan, Kemenaker sendiri dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran memiliki program prioritas yaitu pelatihan berbasis kompetensi/vokasi dan perluasan kesempatan kerja. Pelatihan vokasi ini diselenggarakan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di tingkat pusat, daerah, maupun komunitas.
“Target kami pada 2020, sebanyak 116.560 orang mendapat pelatihan dan ditempatkan. Alhamdulillah capaian tersebut dapat kami capai bahkan melebihi target sebanyak 118.838 orang,” ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (4/2/2021).
Selanjutnya, untuk perluasan kesempatan kerja terdapat program padat karya dan kewirausahaan. Untuk padat karya di Kemenaker pada 2020, setelah mendapat dana tambahan jaring pengaman sosial mitigasi dampak pandemi mampu menyasar 106.014 orang.
Begitu juga dengan program kewirausahaan yang mencapai 212.260 orang. Dengan demikian, total pelatihan vokasi, padat karya, dan wirausaha telah menyasar 437.000 orang atau hampir 20 persen dari pengangguran akibat Covid-19 yang mencapai 2,56 juta orang.
“Belum lagi program pemerintah yang lain. Ambil contoh Kartu Prakerja yang mencapai 5,6 juta orang angkatan kerja atau pekerja. Jadi, upaya menekan angka pengangguran itu nyata dilakukan pemerintah,” ujarnya.
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Menteri dari Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta agar tidak meragukan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dimana menurutnya, JKP akan memberikan tambahan manfaat perlindungan bagi pekerja/buruh ketika terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK).
“Selain cash benefit, pekerja bisa memanfaatkan pelatihan kerja agar skill-nya dapat diupgrade atau re-skilling agar sesuai dengan tempat kerja yang dituju, serta adanya manfaat informasi pasar kerja yang dapat membantu pekerja untuk bisa bekerja kembali,” kata Ida.
Sebelumnya, Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan jumlah kasus PHK melonjak pada 2021. Hal ini dilatarbelakangi kondisi ekonomi Indonesia tahun ini dan pandemi Covid-19.
Fase ledakan PHK yang pertama yang dirumahkan maupun yang di-PHK, menurutnya mendekati 3 juta hingga 4 juta orang. Di antaranya 387.000 di-PHK bersumber dari sektor pariwisata dan UMKM
Di sisi lain, lanjut Iqbal, realisasi investasi belum bisa dibuktikan, malah ledakan PHK sudah terjadi di mana-mana. Sebab, menurut dia, ledakan PHK sudah menyentuh industri manufaktur. Bahkan, ke depannya tidak menutup kemungkinan akan merambah ke sektor kesehatan.
Menurut catatan KSPI, sepanjang 2021, PHK telah merambah di industri tekstil, garmen, sepatu, industri otomotif. Bahkan, industri perbankan, ritel-ritel sudah ada PHK. Industri farmasi yang tidak terkait dengan Covid-19 pun kata Iqbal, sudah ada yang di-PHK.
Sumber: kompas.com
Related posts
 |
__ |  |
No Comments