BGN Buka Suara Soal Waka DPR Sebut Tak Perlu Ahli Gizi di MBG
BICARAINDONESIA-Jakarta : Viral di media sosial pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang menyebut tidak perlu ahli gizi dalam program makan bergizi gratis (MBG). Pernyataan Cucun itu pun banjir kritikan.
Menanggapi kontroversi tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana angkat bicara. Ia menegaskan bahwa sejak awal MBG memang diproyeksikan melibatkan tenaga profesional yang memiliki kompetensi gizi.
“Program ini untuk melibatkan pihak yang memahami gizi. Pada tahap awal sarjana gizi menjadi pihak yang utamanya dilibatkan. Setiap SPPG dirancang untuk melibatkan sarjana gizi dan lulusan vokasi gizi,” terang Dadan dikutip dari detikcom Selasa (18/11/2025).
Artinya, keberadaan ahli gizi tidak pernah dihilangkan dalam struktur program, apalagi untuk memastikan makanan yang disajikan sesuai kebutuhan nutrisi anak-anak penerima manfaat.
BGN menyebut setelah program MBG berjalan, kebutuhan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meningkat jauh lebih cepat dibandingkan jumlah sarjana gizi yang tersedia di daerah. Hal ini membuat BGN harus membuka pintu lebih luas bagi profesi lain yang masih memiliki kompetensi dalam pengolahan dan pemahaman dasar gizi.
“Setelah program berjalan, pembentukan SPPG terjadi lebih cepat dari sarjana gizi yang tersedia. Badan Gizi Nasional perlu memperluas para pihak yang dipandang masih bersinggungan dan memahami keilmuan gizi. Oleh sebab itu, kini kita perluas pada bidang Sarjana Kesehatan Masyarakat, Teknologi Pangan, dan Pengolahan Makanan,” kata Dadan.
Perluasan ini, kata BGN, bukan berarti mengganti peran ahli gizi, melainkan upaya adaptasi sementara untuk memastikan program tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas.
BGN memastikan bahwa standardisasi gizi dalam MBG tetap mengacu pada pedoman profesional yang selama ini digunakan oleh ahli gizi. Tenaga pendukung dari rumpun keilmuan terkait akan mendapat arahan, supervisi, dan pelatihan sesuai kebutuhan.
Pihaknya juga menegaskan koordinasi dengan organisasi profesi seperti Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) tetap berjalan.
Ia menyebut program ini menyasar jutaan anak, sehingga kualitas tenaga pelaksana tidak boleh diabaikan.
