BPK Dapati Masalah Soal Pengamanan Aset dan Pengelolaan Kendaraan Dinas BRIN

BICARAINDONESIA-Jakarta : Sejumlah permasalahan dalam pengelolaan pendapatan, belanja, aset tahun anggaran (TA) 2021-2022 milik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini disampaikan langsung  oleh Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi.

Temuan ini berdasarkan atas pemeriksaan yang telah dilakukan BPK terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu (DTT) kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, belanja, aset BRIN TA 2021-2022.

“Beberapa permasalahan tersebut di antaranya, lemahnya pengamanan aset tetap tanah BRIN dan pengelolaan kendaraan dinas roda empat BRIN yang tidak sesuai ketentuan,” ujar Qosasi dalam momentum penyerahan LHP DTT tersebut kepada BRIN, dikutip dari laman resmi BPK, Senin (10/4/2023).

Tak hanya itu, BPK juga menemukan bahwa pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin pada eks Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, serta pada tiga Kawasan Sains dan Teknologi (KST) BRIN tidak update dan sebagian belum diketahui keberadaannya.

Oleh karena itu, Anggota III BPK ini mendorong Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, beserta jajarannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK dalam menyelesaikan temuan permasalahan tersebut.

BPK menilai BRIN telah melaksanakan pengelolaan pendapatan, belanja, aset tahun anggaran (TA) 2021-2022 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan, belanja, serta pemanfaatan dan pengamanan aset tahun anggaran 2021-2022 pada BRIN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material,” ungkap dua.

Sebagai tambahan informasi, LHP kepatuhan ini diserahkan oleh Anggota III BPK kepada Kepala BRIN. Penyerahan LHP disaksikan oleh Auditor Utama Keuangan Negara III, Ahmad Adib Susilo, tim pemeriksa di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara III BPK, serta pejabat dan pelaksana di lingkungan BRIN.