Gaji Hakim Naik 280 Persen, Susi Pudjiastuti Tegas Minta Gaji 3 Profesi Ini Ikut Dinaikkan
BICARAINDONESIA-Jakarta : Presiden Prabowo resmi menaikkan gaji hakim sebesar 280 persen pada Kamis (12/6/2025). Kenaikan gaji itu ternyata menimbulkan pro dan kontra.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut salah satu alasan menaikkan gaji hakim sebesar 280 persen tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8 mengumumkan bahwa gaji hakim akan dinaikan demi kesejahteraan para hakim,” kata Prabowo dikutip dari laman resmi setkab.go.id, Senin (16/6/2025).
“Dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280 persen,” sambungnya.
Tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan, tujuan Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim untuk menekan angka korupsi. Dimana, dengan nominal gaji yang sudah tinggi maka para hakim tidak akan lagi berani menerima suap sehingga angka korupsi diharapkan bisa turun drastis.
Namun, keputusan Prabowo menaikan gaji hakim itu menimbulkan polemik di kalangan publik. Salah satu tokoh penting yang turut menyoroti keputusan Prabowo tersebut adalah Susi Pudjiastuti.
Susi mengatakan salah satu cara untuk mengurangi angka korupsi bukan dengan menaikan gaji hakim. Melainkan dengan menaikan gaji PNS, TNI, dan Polri agar lebih layak dan kompatible dengan swasta.
Tidak tanggung-tanggung, Susi bahkan mengusulkan jika gaji PNS, TNI, dan juga Polri sebaiknya dinaikkan sebesar 200 persen.
Hal itu disampaikan oleh Susi Pudjiastuti melalui akun X pribadinya @susipudjiastuti pada Kamis (12/6).
“Bila kita mau jujur, realistis dan berbenah untk nantinya bisa menghentikan/mengurangi korupsi secara drastis; Numerasi/gaji PNS, TNI &Polri harus naik min 200% supaya layak dan kompatible dg swasta,” tulisnya.
Menurut Susi, kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri itu juga harus diimbangi dengan proses perekrutan yang berkualitas.
“Tapi tentu saja syarat profesionalisme harus dipatuhi. Recruitment berkualitas, Rasionalisasi jumlah PNS/TNI/Polri lewat assessment ulang. Jam kerja dan KPI harus jalan. Good governance harus menjadi jiwa semua lini Pemerintahan,” tulis Susi dalam caption unggahannya.
