Istana Cabut Kartu Liputan Wartawan Gegara Tanya Soal MBG ke Prabowo
BICARAINDONESIA-Jakarta : Kartu liputan jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia dicabut Istana usai melontarkan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Saat itu Presiden Prabowo baru kembali dari lawatan luar negeri, di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden saat itu melarang wartawan Istana menanyakan persoalan selain kunjungan Prabowo. Namun, seorang wartawan dari CNN Indonesia mengajukan pertanyaan soal kasus keracunan MBG yang belakangan meluas di berbagai daerah.
Prabowo kemudian menjawab bahwa ia akan memanggil Kepala BGN, Dadan Hindayana.
“Saya memonitor perkembangan itu. Habis ini, saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat,” ujarnya.
Biro Pers menyatakan berkeberatan atas pertanyaan wartawan itu kepada Presiden. Mereka menilai pertanyaan itu di luar konteks, sehingga Biro Pers mencabut kartu liputan istana milik wartawan tersebut.
Tanggapan PWI
Langkah Istana itu mendapat respon dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). PWI Pusat menyayangkan tindakan ini karena bisa menghalangi kemerdekaan pers. Hal ini disampaikan Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir dalam keterangan resminya.
“Menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan amanat konstitusi. Pasal 28F UUD 1945 menegaskan: ‘Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi…’ dan karenanya tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang,” kata Munir dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).
Munir menuturkan bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp 500 juta.
Pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia dengan alasan pertanyaan di luar agenda Presiden, menurut Munir tidak dapat dibenarkan. Sebab hal ini menghalangi tugas jurnalistik serta menghalangi kebebasan pers.
“Menyampaikan keprihatinan bahwa pencabutan kartu liputan dengan alasan pertanyaan di luar agenda berpotensi menghambat kemerdekaan pers dan membatasi hak publik untuk memperoleh informasi,” ungkapnya.
Munir juga meminta agar Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden untuk segera memberikan klarifikasi resmi serta membuka ruang dialog dengan insan pers.
“Mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden untuk segera memberikan klarifikasi resmi, serta membuka ruang dialog konstruktif dengan insan pers,” katanya.
Sebagai informasi, pihak Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia pada Sabtu (27/9/2025). Kartu liputan Istana diberikan hanya kepada wartawan tertentu yang memenuhi sejumlah syarat. Tanpa kartu tersebut, wartawan tak bisa masuk ke dalam Istana.
