Jelang Berakhirnya Somasi Kedua, Ketua Komisi A DPRD Sumut Diminta Gentleman
Kuasa Hukum 8 calon komisioner KPID Sumut, Ranto Sibarani. / Ist BICARAINDONESIA-Medan : Agar lebih terhormat dan bermartabat, 8 calon komisioner KPID Sumut, meminta ketua Komisi A DPRD Sumut untuk ‘tabayyun’ ketimbang perang opini di media massa, mengingat berakhirnya somasi kedua pada 25 Maret 2022.
“Ajakan sekaligus surat terbuka untuk Hendro Susanto sebelum somasi kedua berakhir 25 Maret 2022. Jika akhirnya kami daftarkan gugatan atas perbuatan melawan hukum terhadap dirinya, pihak pengadilan bisa menilai upaya hukum dan sosial yang sudah kami tempuh,” ungkap Kuasa Hukum 8 calon komisioner KPID Sumut, Ranto Sibarani di Medan, Senin (21/3/2022) siang.
Ranto mengusulkan ‘tabayyun’ digelar terbuka di gedung DPRD Sumut, melibatkan pimpinan Dewan dan Fraksi, Badan Kehormatan, Komisi A, Biro Hukum Provsu, Tim Pansel, Ombudsman, Ditkrimsus Polda, serta wartawan.
Menurut Ranto, mengedepankan ‘tabayyun’ lebih terhormat dan bermartabat ketimbang perang opini di depan publik.
“Kami istilahkan ini ‘tabayyun’, tapi kalau kurang tepat ya, kita sebut saja gelar perkara, dialog terbuka, konferensi pers, atau apa pun istilah yang tujuannya membedah hasil fit and proper test itu secara terukur,” ujarnya.
Masih kata Ranto, Hendro Susanto sudah diamanahkan rakyat melalui DPRD sebagai ketua Komisi A, dia yang harus di depan dalam seluruh proses ini.
“Dia kan sudah dihadiahi palu oleh rakyat, ya (palu) itu harus dipertanggungjawabkannya. Jangan berlagak jagoan pas ngetok tapi menghilang begitu bermasalah,” tukasnya.
Ranto amat menyayangkan sikap Hendro Susanto yang membiarkan terjadinya kisruh berkepanjangan dan terlebih lagi sulit dikonfirmasi wartawan.
“Gentleman lah, tunjukan ke rakyat. Dia sudah bermain api. KPID itu lembaga negara. Kan tak logis dia yang ketok tapi pimpinan dewan disuruh tanggungjawab. Logika hukum dan politiknya di mana,” kata Ranto.
Soal tabayyun, Ranto mensyaratkan kehadiran para narasumber yang objektif dan profesional, seperti pakar hukum tata negara dari Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Mirza Nasution, pakar komunikasi dari USU Dr Iskandar Zulkarnain, praktisi hukum yang mantan komisioner KPU Medan Pandapotan Tamba, SH, MH, dan praktisi komunikasi yang juga mantan komisioner KPID Sumut Tohap Simamora.
“Mereka pernah berkontribusi pemikiran dalam perjalanan masalah ini. Orang-orang ini kami hormati karena punya kompetensi dan integritas di bidangnya masing-masing,” ujarnya.
Kata Ranto, sejumlah isu pokok yang wajib dibahas antara lain ketiadaan uji publik, kericuhan saat rapat penetapan 7 nama, skoring yang jadi dasar penetapan rangking, surat penolakan Fraksi PDI Perjuangan, serta pertimbangan meloloskan Muhammad Syahrir dan Ramses Simanullang ke DPRD tanpa tahapan seleksi padahal SK perpanjangan KPID 2016-2019 sudah dipersoalkan Hendro Susanto dalam rapat Komisi A DPRD Sumut tahun lalu.
“Dia bilang SK perpanjangan yang diteken Sekda Provsu DR Hj Sabrina itu tidak sah dan cacat hukum. Itu dipublikasikan di sejumlah media. Kami akan perlihatkan kliping beritanya saat ‘tabayyun nanti,” ujar Ranto.
Terkait pernyataan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut Ahmad Hadian bahwa keputusan Komisi A DPRD Sumut diambil secara kolektif kolegial, Ranto menilainya sebagai opini yang membodohi dan berpotensi melanggar hukum.
“Disebut keputusan kolektif kolegial kan jika sudah lewat proses musyawarah mufakat atau voting sesuai Tatib DPRD. Tatib itu dasar dan pedoman hukum DPRD dalam mengambil keputusan. Tidak dikenal istilah kolektif kolegial di mana pimpinan komisi yang bersepakat, tapi anggota yang lain ditinggalkan. Itu namanya persekongkolan jahat,” tukasnya.
Lanjut Ranto, setiap anggota DPRD punya hak dan kewajiban yang sama, sebab mereka mewakili ribuan konstituen di dapilnya masing-masing.
“Jadi jangan bermain opini dengan istilah kolektif kolegial. Itu sama saja membodohi dan melecehkan intelektualitas publik. Nanti digugat lagi, panjang lagi. Tak perlu berlebihan membela diri. Lebih baik cari solusi. Kalau tak ketemu ya, kami berjuang dengan cara kami,” tegas Advokat yang pernah menjadi Tenaga Ahli Komisi A DPRD Sumut dari tahun 2015 sampai 2019 tersebut.
Diketahui, sebanyak 8 calon komisioner KPID Sumut 2021-2024 mengajak Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto melakukan ‘tabayyun’ untuk mencari kebenaran dan kejelasan guna menuntaskan kisruh seleksi pemilihan komisioner KPID Sumut 2021-2024.
Ke-8 calon komisioner itu adalah Valdesz Junianto Nainggolan, Tua Abel Sirait, Topan Bilardo Marpaung, T. Prasetiyo, Viona Sekar Bayu, Robinson Simbolon, Eddy Iriawan, dan Muhammad Ludfan.
Penulis / Editor : *Amri
Related posts
 |
__ |  |
No Comments