Jelang Paripurna DPR, Isu Gibran Segera Mundur dari Jabatan Wapres Bergulir Cepat
Gibran Rakabuming Raka/foto: jurnalmetro BICARAINDONESIA-Jakarta: Di tengah polemik latar belakang pendidikan yang tidak memenuhi syarat pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan segera mengundurkan diri dari jabatannya apabila DPR RI mulai memproses usulan pemakzulan melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Isu itu semakin bergulir kencang menjelang rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Selasa (10/11/2026). Informasi yang beredar menyebut Gibran berpeluang lebih dahulu mengundurkan diri apabila fraksi-fraksi di DPR menyepakati dimulainya proses pemakzulan.
Namun kabar tersebut belum mendapat klarifikasi, karena hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Gibran mengenai kabar pengunduran dirinya tersebut.
“Kalau legislatif sepakat menggunakan HMP soal suket pendidikannya, maka Gibran sorenya mundur,” kata sumber di lingkaran Istana Wapres di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, DPR dijadwalkan membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (10/11/2026). Momentum tersebut menjadi pintu masuk bagi anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi dan membahas tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengatakan, pimpinan DPR telah menerima berbagai aspirasi dari organisasi masyarakat sipil dan anggota DPR lintas fraksi terkait persoalan tersebut.
Namun, hingga Senin (9/11/2026), pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan langkah resmi.
“Kami belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung,” ungkap Dasco.
Di tengah menguatnya desakan pemakzulan, Partai Gerindra mengaku belum menentukan sikap resmi. Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, partainya masih menunggu rapat fraksi yang dijadwalkan berlangsung pada 10 atau 11 November 2026.
Sementara, juru bicara Partai Gerindra Kamrussamad menyatakan partainya belum membahas sosok pengganti Gibran apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
“Belum sampai ke sana,” kata Kamrussamad kepada Inilah.com, Senin (9/11/2026).
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan, pengusulan nama pengganti wakil presiden merupakan hak konstitusional Presiden.
“Secara konstitusi hak Presiden untuk mengusulkan dua orang untuk kemudian dipilih MPR. Tanya dulu ke Presiden, siapa dua orang yang mau diusulkan,” tuturnya.
Secara konstitusional, pemberhentian wakil presiden tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan putusan MA atau kesepakatan politik antarfraksi. Mengacu Pasal 7A dan 7B UUD 1945, DPR harus menggunakan mekanisme konstitusional dengan menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden.
Pendapat tersebut harus disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR dan disetujui sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir.
Selanjutnya, pendapat DPR diperiksa Mahkamah Konstitusi (MK). Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses dilanjutkan ke MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian. (Ty/Afu)
