Kajatisu Hadiri Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sumut
Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sumut. / Foto : Ist BICARAINDONESIA-Medan : Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Dr. Amir Yanto, SH, MM, MH bersama unsur Forum Komunikasi Perangkat Daerah (Forkopimda) mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat kunjungan kerja ke Sumut dalam acara silaturahim bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Grand Aston City Hall Medan, Kamis (2/7/2020).
Selain dihadiri Kajatisu, hadir juga Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi serta stakeholder lainnya.
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan tetap digelar 9 Desember 2020 di sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk Sumut.
Dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut, 23 kabupaten/kota di antaranya akan menggelar Pilkada serentak.
“Di Sumut ada 23 dari 33 kabupaten/kota yang akan mengadakan Pilkada. Yakni 17 kabupaten dan 6 kota. Jika tiap daerah dua saja kontestanya, dan misalkan setiap pasangan mengeluarkan uang Rp10 miliar untuk kampanye, bayangkan putaran uang itu nanti mengalir ke daerah. Apalagi bila pasangan calon membuat nomor dan ajakan memilih pada masker. Hal ini bisa membuat pergerakan ekonomi masyarakat,” ujar Tito.
Namun Tito mengingatkan, Pilkada serentak tersebut dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.
Masyarakat juga diharapkan tetap beranggapan positif dengan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai upaya menekan penyebaran virus dan jadi peluang bagi calon kepala daerah.
“Jangan melihat Pilkada sarana penyebaran virus. Kita harus balikkan pemikiran itu menjadi peluang kita, dengan Pilkada ini bisa menekan penyebaran Covid-19. Jadikan Pilkada menjadi ajang mencari kepala daerah yang efektif melawan Covid-19, dan para calon kepala daerah pun harus mampu menawarkan program-program yang realistis untuk menyelesaikan masalah dampak dari Covid-19 ini,” kata Tito.
Tito menambahkan bahwa pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 bisa berisiko tapi juga dapat jadi peluang bagi pesaing incumbent (petahana).
“Dengan adanya Pilkada ini, para kepala daerah akan berkerja keras untuk melandaikan kurva (penyebaran Covid-19) masing-masing. Sedangkan non petahana bisa menawarkan progran baru untuk kontestasi guna mengukur keberhasilan dari petahana,” terangnya.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan agar Pilkada tidak menjadi ajang perpecahan, dan mengharapkan para tokoh agama dan masyarakat mampu memberikan keteduhan saat Pilkada.
“Bangsa ini dipersatukan dengan ideologi Pancasila. Perbedaan agama kita besar, kita ada 6 agama, 1.360 suku bangsa, ada 726 bahasa dan 17.508 pulau, beruntung kita bersatu. Dahulu India dan Pakistan menyatu, namun pecah karena perbedaan warna kulit, beda bahasa dan kepercayaan. Kita pun bisa bersatu karena landasan ideologi Pancasila,” terangnya.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan siap untuk melaksanakan dan mensosialisasikan masukan yang telah disampaikan.
“Tiga bulan Sumut merasakan pandemi Covid-19, malam ini kami baru bisa bersilahtuhrahmi bersama jajaran Forkopimda. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui dalam waktu dekat kita akan laksanakan Pilkada. Tolong kita sosialisasikan apa yang disampaikan pada malam ini, agar bermanfaat untuk kita bersama,” ujar Edy Rahmayadi.
Terpisah, Kajati Sumut Amir Yanto mengajak semua elemen tidak melakukan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada pada bulan Desember nanti.
Pada kesempatan itu, hadir juga Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar, Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah, para tokoh agama dan tokoh masyarakat Sumut.
Penulis / Editor : Rel/Amri
Related posts
 |
__ |  |
No Comments