Karir Irjen Ahrie Sonta Berakhir di Polri, Dipecat di Sidang Etik Terkait Kasus Penyadapan Presiden
Irjen Pol Ahrie Sonta hanya bisa tertunduk setelah majelis hakim yang memimpin Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) menjatuhkan vonis PTDH/foto: tangkapan layar BICARAINDONESIA-Jakarta: Karir Irjen Ahrie Sonta Nasution di Polri berakhir setelah Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap sang Kepala Divisi Hukum (Kadivkum)) dari kedinasan Polri.
Hasil putusan tersebut disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Disebutkan Isir, Ahrie Sonta terbukti melakukan pelanggaran.
“Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Isir.
Sebagai informasi, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/112026). Selain Ahrie, dua perwira tinggi lainnya dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut para tersangka terindikasi menyadap orang nomor satu di Indonesia tersebut.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Selain terhadap Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lain. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.
“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.
Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025-2026. Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya. (Ty/dtc)
