Pemerintah Daerah di China Kehabisan Uang, Dampak Kebijakan Nol Covid-19
BICARAINDONESIA-Jakarta : Kebijakan penerapan lockdown karena Covid-19 di China China menimbulkan masalah baru. Sejumlah pemerintah daerah di negara tersebut mengalami kesulitan dalam pembiayaan operasional wilayah untuk tes massal dan karantina besar-besaran di wilayah mereka.
Dikutip dari CNN Indonesia, para pemerintah daerah terpaksa menempuh jalan pintas dan mengurangi layanan publik vital untuk menghemat anggaran.
China mengeluarkan kebijakan nol Covid-19 dengan tujuan keluar dari jurang resesi pada 2020 lalu. Namun, sudah hampir tiga tahun, biaya dan beban keuangan negara malah makin membesar.
Jika lockdown dan tes massal terus berlanjut, kata seorang tim China Center di Universitas Oxford George Magnus, risiko pada stabilitas keuangan China akan naik. Menurutnya, pemerintah daerah sedang dalam tekanan yang besar.
“Kita bisa lihat dari utang dan pengurangan layanan publik hingga penjualan aset yang mereka lakukan,” kata George Magnus, mengutip dari CNN, Senin (5/11/2022).
Dia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah di China, pengelolaan anggarannya lebih rentan daripada pemerintah pusat.Kini utang pemerintah membengkak dan mengancam ekonomi China. Ada risiko gagal bayar yang mengintai pada setiap kota-kota di China.
Selain itu, ada juga risiko lambatnya pertumbuhan ekonomi sampai lapangan kerja yang tidak stabil. Sudah hampir tiga tahun pemerintah daerah harus menanggung beban kebijakan pengendalian Covid-19. Mereka harus membayar tes massal, karantina wajib, dan layanan selama lockdown dilakukan.
Lembaga pemeringkat kredit global yang berbasis di Toronto, DBRS Morningstar mengatakan bahwa awal bulan ini defisit pemerintah daerah harus menjadi perhatian utama. Apalagi, akan ada potensi ‘hidden debt‘ yang bisa membuat keuangan pemda makin tertekan.
Editor: Rizki Audina/*
Related posts
 |
__ |  |
No Comments