x

Perang Dagang Memanas, China Serang Balik Tarif Impor Trump

2 minutes reading
Thursday, 10 Apr 2025 08:08 0 102 Ika Lubis

BICARAINDONESIA-Jakarta : Pemerintah China menentang dan menyiapkan serangan balik soal tarif impor balasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donlad Trump. Dimana diketahui, China mendapat tambahan tarif hingga 104% untuk produk-produknya

Kondisi ini menandai babak baru dari perang dagang antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Mengutip dari CNN, Kamis (10/4/2025), awalnya Trump mengenakan tarif 10% ke semua barang China pada Februari.

Kemudian, pada 2 April lalu Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor balasan. Pemberlakukan tarif ini membuat China terkena tarif sebesar 34% yang mulai berlaku 9 April.

Tidak diam, sebagai balasan China kemudian mematok tarif 34% terhadap produk impor dari AS. Pemerintah AS pun meminta China membatalkan tarif tersebut, dan bernegosiasi. Namun China bergeming.

Pemerintah AS pun menyerang balik dengan mengenakan tarif tambahan sebesar 50%. Alhasil Secara akumulasi, tarif yang dikenakan AS terhadap China yakni sebesar 104%, yang berasal dari tarif balasan 84% (50% + 34%) dan tarif 20% yang sebelumnya telah ditetapkan pada awal tahun.

“Negara-negara seperti China, yang telah memilih untuk membalas dan mencoba menggandakan perlakuan buruk mereka terhadap pekerja Amerika, telah melakukan kesalahan,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt kepada wartawan Selasa.

“Presiden Trump memiliki tulang punggung baja, dan dia tidak akan menyerah,” sambung dia.

China Serang Balik

Pemerintah China menentang tarif tersebut, dan menyebutnya sebagai ‘kesalahan demi kesalahan’ dan berjanji membalas AS. Mengutip SCMP, setelah tarif impor produk AS 34%, Pemerintah China mengenakan tarif tambahan sebesar 50%. Alhasil, total tarif impor barang-barang AS sebesar 84%.

China merupakan sumber impor terbesar kedua AS tahun lalu, dengan total pengiriman barang senilai US$ 439 miliar ke AS, sementara AS mengekspor barang senilai US$ 144 miliar ke China. Tarif bersama tersebut mengancam akan merugikan industri dalam negeri dan berpotensi mengakibatkan PHK.

LAINNYA
x