Pro-Kontra Penangkapan Presiden Venezuela, Legalitas Operasi Trump Dipertanyakan
Kondisi Presiden Venezuela Nicolas Maduro sesaat setelah ditangkap militers AS/foto: AFP/HANDOUT) BICARAINDONESIA-Amerika Serikat: Langkah Pasukan militer Amerika Serikat melakukan penangkapan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, menuai pro-kontra. Sejumlah politikus di ‘negeri Paman Sam’ mempertanyakan legalitas dari operasi itu. Bahkan aksi penangkapan Maduro atas perintah Presiden AS Donald Trump menciptakan dua kubu yang berseberangan.
Kritik tajam datang dari Partai Demokrat, namun ada juga sekutu Trump di Partai Republik yang heran dan mempertanyakan alasan menangkap Maduro di negaranya.
Anggota DPR Marjorie Taylor Greene, seorang tokoh MAGA (Make America Great Again) yang baru-baru ini menuduh Trump mengkhianati gerakan tersebut, mempertanyakan pembenaran Trump atas serangan itu. Dia mempertanyakan, apakah langkah itu benar-benar tentang mengejar penyelundup narkoba.
“Lalu mengapa pemerintahan Trump belum mengambil tindakan terhadap kartel Meksiko?” katanya di X dilansir NBC, Minggu (4/1/2026).
Sebaliknya, ia menuduh Trump berupaya melakukan perubahan rezim untuk mengendalikan pasokan minyak Venezuela. Dia pun mengungkit kekesalan rakyat AS soal langkah pemerintah yang terlibat perang luar negeri dengan ongkos yang mahal.
“Kekesalan rakyat Amerika terhadap agresi militer pemerintah kita sendiri yang tak berkesudahan dan dukungan terhadap perang asing dibenarkan karena kita dipaksa untuk membayarnya,” kata Greene.
“Dan kedua partai, Republik dan Demokrat, selalu mendanai dan menjalankan mesin militer Washington. Inilah yang banyak orang di MAGA kira telah mereka akhiri dengan memberikan suara. Ternyata kita salah besar,” lanjutnya.
Ketakutan Aksi Amerika Diikuti Negara LainAnggota DPR sentris Don Bacon, R-Nebraska, menggemakan pendapat anggota kedua partai lainnya, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penangkapan Maduro sangat baik untuk masa depan warga Venezuela dan kawasan ini.
Namun, veteran militer itu mengatakan ia khawatir serangan tersebut akan mendorong negara lain untuk melakukan tindakan serupa.
“Kekhawatiran utama saya sekarang adalah Rusia akan menggunakan ini untuk membenarkan tindakan militer ilegal dan biadab mereka terhadap Ukraina, atau China untuk membenarkan invasi ke Taiwan,” kata Bacon.
“Kebebasan dan supremasi hukum dipertahankan tadi malam, tetapi para diktator akan mencoba memanfaatkan ini untuk membenarkan tujuan egois mereka,” lanjut dia.
Anggota DPR Thomas Massie, R-Kentucky, seorang pendukung kebijakan fiskal ketat dan libertarian, berpendapat bahwa pemerintahan Trump bertentangan dengan pembenaran hukumnya sendiri untuk serangan militer tersebut.
“Jika tindakan ini sesuai dengan konstitusi, Jaksa Agung tidak akan mencuit bahwa mereka telah menangkap Presiden sebuah negara berdaulat dan istrinya karena memiliki senjata api yang melanggar undang-undang senjata api AS tahun 1934,” kata Massie di X.
Senator Tim Kaine, mengeluarkan kritik tajam terhadap serangan tersebut dan mempertanyakan legalitasnya, dengan mengatakan bahwa sudah lama waktunya bagi Kongres untuk menegaskan kembali peran konstitusionalnya yang penting dalam masalah perang.
Kaine, yang duduk di komite Hubungan Luar Negeri dan Angkatan Bersenjata, mengatakan Senat penuh akan memberikan suara “minggu depan” pada resolusi bipartisannya, yang disiapkan sebelum serangan AS, untuk menghindari “perang dengan Venezuela tanpa otorisasi kongres yang jelas.”
Begini Alasan Menlu Tak Beri Tahu Parlemen
Menteri Luar Negeri Marco Rubio membela keputusan Trump untuk tidak memberi tahu anggota parlemen sebelumnya. Dia menyebut misi itu akan membahayakan jika lebih dulu memberi tahu parlemen.
“Kami segera menghubungi anggota Kongres setelahnya. Ini bukan jenis misi yang bisa diberitahukan kepada Kongres,” katanya dalam konferensi pers bersama Trump, Sabtu (3/1).
“Ini bukan jenis misi yang bisa diberitahukan sebelumnya karena akan membahayakan misi tersebut,” sambungnya.
Sementara Trump menuding parlemen kerap membocorkan informasi.”Kongres cenderung membocorkan informasi. Ini tidak akan baik,” katanya. (Rz/dtc)
