Wamenkes akan Pangkas Masa Pengobatan TBC, 6 bulan Jadi 1 Bulan

BICARAINDONESIA-Jakarta : Dalam upaya menurunkan angka prevalensi tuberkulosis di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengambil langkah strategis dengan memanfaatkan inovasi riset terbaru, yakni penerapan metode pengobatan singkat yang hanya memerlukan waktu satu bulan.

‎Menurut Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes)Dante Saksono Harbuwono, terobosan tersebut dihadirkan untuk menjawab kendala dalam pengobatan TBC, khususnya terkait lamanya masa terapi serta rendahnya tingkat kedisiplinan pasien dalam mengikuti prosedur pengobatan.

Read Also

5 year ago

Sudah Jadi Orangtua, Hamish-Raisa Fokus dengan Kesehatan

784 Ika Lubis

‎”Yang menjadi masalah adalah obat TBC itu penyebuhannya lama, compliance dan kepatuhan pasiennya itu jelek. Jadi, akhirnya pasiennya banyak yang putus obat,” kata Dante dalam konferensi pers Update PHTC/Program Prioritas serta Capaian dan Transformasi Layanan Kesehatan Nasional di Gedung Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

‎Menurutnya, pengobatan TBC sebelumnya dapat berlangsung selama 6 hingga 9 bulan. Pasien juga dapat mengonsumsi obat dalam jumlah cukup banyak setiap harinya.

‎”Kalau putus obat dia resisten, enggak bisa diobati dan menyebabkan kematian,” ujarnya.

Read Also

2 year ago

Kasus Cacar Monyet Meningkat, Menkes Budi Imbau Masyarakat Jaga Pola Hidup

1295 Iki

‎Dante mengatakan, pemerintah kemudian melakukan berbagai penelitian dan menggunakan hasil penelitian tersebut untuk melahirkan obat yang dapat digunakan dalam terapi TBC selama satu bulan.

‎”Yang tadinya 6 sampai 9 bulan, kan bosan orang minum obat banyak begitu bisa sampai 9 tablet 1 hari, sekarang 1 bulan saja. Satu bulan, kita sedang lakukan terapi yang agresif untuk masyarakat,” tutur Dante.

‎Kemenkes Juga Perkuat Skrining

‎Selain penggunaan obat dengan durasi pengobatan lebih singkat, Kemenkes juga melakukan identifikasi dan pengobatan TBC secara masif di seluruh provinsi.

‎Dante mengatakan, salah satu upayanya adalah memperluas skrining untuk menemukan kasus yang sebelumnya belum teridentifikasi, termasuk pada orang yang tidak menunjukkan gejala.

‎Skrining dilakukan melalui puskesmas, CKG komunitas, CKG swasta, hingga layanan one stop service. Pada layanan tersebut, pemeriksaan seperti rontgen dan pemeriksaan dahak dilakukan dalam satu tempat, terutama di lokasi yang dinilai memiliki kasus TBC tinggi.

‎Kemenkes juga melakukan investigasi kontak terintegrasi melalui terapi pencegahan tuberkulosis (TPT). Anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC diberikan terapi pencegahan selama tiga bulan untuk mengurangi risiko terkena TBC.

‎Seiring dengan penurunan proyeksi kasus tuberkulosis di Indonesia, berbagai langkah intervensi terus dioptimalkan. Dante menjelaskan bahwa estimasi angka penderita TBC pada tahun 2026 diprediksi mengalami penyusutan sebanyak 10 ribu orang, yakni dari kisaran 1,09 juta menjadi 1,08 juta jiwa.

‎”Angka tuberkulosis yang ada saat itu adalah 1,09 juta jiwa di seluruh Indonesia. Namun, di tahun 2026, sudah mulai menurun menjadi 1,08 juta orang. Kelihatannya ada penurunannya sekitar 10 ribu,” katanya.

‎Langkah lain adalah pemberdayaan desa dan kelurahan Siaga Tuberkulosis. Dante mengatakan upaya ini tidak mungkin berhasil jika hanya dikerjakan Kemenkes.

‎Masyarakat perlu dilibatkan melalui Jaga Desa dan kader tuberkulosis agar sadar bahwa TB ada di sekeliling mereka, baik di desa maupun di kota besar.

‎Pemerintah pusat dan daerah juga memantau angka TB bersama setiap minggu. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes mengevaluasi angka itu setiap minggu dengan pemerintah daerah. (ki/dtc)