Komisi III DPR RI: Amnesti dan Abolisi Bukan Ancaman, Tapi Peluang Persatuan Bangsa
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat mengumumkan dukungan DPR atas amnesti dan abolisi yang dikeluarkan Presiden Prabowo untuk Hasto dan Tom Lembong/foto: ist BICARAINDONESIA-Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI, Endang Agustina, menegaskan bahwa pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto dan Abolisi untuk Thomas Lembong (Tom Lembong) hingga kemudian membebaskan keduanya dari permasalahan hukum, merupakan bagian dari ikhtiar rekonsiliasi nasional serta penguatan kehidupan demokrasi yang sehat dan berkeadaban.
“Amnesti merupakan mekanisme konstitusional yang sah dan dapat digunakan dalam situasi-situasi tertentu untuk meredam ketegangan politik serta membuka ruang dialog. Jika memang ada pertimbangan kemanusiaan dan kepentingan yang lebih besar, seperti menjaga stabilitas politik dan merawat semangat demokrasi, maka kami di DPR siap mendukung proses tersebut,” ujar Endang Agustina di Jakarta,
Menurut legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, langkah Presiden memberikan amnesti, jika diajukan, harus dilihat dari perspektif kebangsaan yang lebih luas, bukan semata-mata hitungan politik jangka pendek.
Karena itu, lanjutnya, Komisi III DPR RI akan mendukung proses hukum yang adil, namun juga terbuka pada solusi yang berorientasi pada rekonsiliasi nasional.
“Bukan berarti kita menutup mata terhadap hukum, tapi kita juga harus melihat apakah langkah-langkah seperti ini bisa membuka jalan baru untuk mendinginkan tensi politik, memulihkan kepercayaan publik, dan memperkuat keutuhan bangsa,” tambahnya.
Endang juga menilai bahwa Hasto maupun Tom Lembong adalah tokoh publik yang telah memberikan kontribusi dalam bidang politik dan ekonomi nasional.
“Kita harus bijak. Negara ini dibangun tidak hanya dengan penegakan hukum semata, tapi juga dengan kebesaran hati dan visi kebangsaan,” tegasnya.
Fraksi PAN, menurut Endang, akan memberikan pertimbangan secara objektif dan proporsional jika usulan amnesti tersebut diajukan ke DPR RI. Ia menegaskan pentingnya menjaga semangat persatuan dalam dinamika politik pasca-Pemilu 2024.
“Kita tidak boleh terus-menerus hidup dalam polarisasi. Jika amnesti bisa menjadi jembatan menuju dialog dan penyembuhan politik, maka itu layak untuk didukung,” pungkasnya. (Rz/*)
