Aksi Pita Hitam Ramai di Medsos Usai Kabar Pengangkatan CASN 2024 Diundur

BICARAINDONESIA-Jakarta : Media sosial tengah dihebohkan dengan aksi pita hitam penolakan kebijakan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) serentak. Hal ini ramai setelah adanya penyesuaian jadwal hingga pengangkatan calon PNS diundur jadi bulan Oktober 2025 dan PPPK ke Maret 2026.

Dilhat tim redaksi di media sosial X, Jumat (7/3/2025), tampak sejumlah akun menyuarakan keresahan atas kondisi tersebut. Beberapa di antaranya menyematkan tagar #SaveCASN2024 dan #TOLAKKEBIJAKANTMTSERENTAK. Kedua tagar ini disandingkan dengan logo pita hitam menandakan kedukaan.

Banyak warganet yang tidak suka dengan kebijakan tersebut. Sebab, banyak diantara pelamar CASN yang telah mengajukan resign dari kantor tempatnya bekerja lantaran telah lolos seleksi.

“Sakit hati banget sama mereka. Tahap I penetapan NIP Februari 25, masa diangkat Maret 26. Dengan entengnya kalau non-ASN kan masih bekerja. Iya bekerja tapi honornya itu mandek heeyy bapak bapak. Ya Allah… kalian jahat banget,” cuit akun akun @ngi****.

“Kasian yang sudah lulus dan sudah resign dari tempat kerja sebelumnya, karena keterbatasan anggaran jadi ditunda pengangkatannya dan bagaimana nasib CASN yang sudah berkeluarga? Bukannya saat menentukan formasi sudah dianggarkan dalam APBN?,” komentar akun @gus****.

Saat berita ini dimuat, nampak unggahan dengan tagar dan logo pita hitam dari beberapa akun telah di-repost hingga lebih dari 800 kali. Bahkan kata kunci CPNS telah dicuitkan sebanyak 34,1 ribu unggahan.

Sebelumnya, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan DPR telah sepakat untuk menunda pengangkatan CASN, termasuk CPNS 2024. Peserta yang lulus sebagai PNS akan diangkat paling lambat bulan Oktober 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Maret 2026 mendatang.

Hal ini disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Rabu (5/3/2025).