BGN Minta Menu MBG Tak Lagi Pakai Makanan dari Perusahaan Besar
BICARAINDONESIA-Jakarta : Badan Gizi Nasional (BGN) meminta menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggunakan makanan buatan pabrik, melainkan harus diproduksi warga sekitar, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menjelaskan pelibatan UMKM ini tertuang dalam pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tahun 2025. Dalam pasal tersebut, disebutkan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUMDes.
“Jangan pakai biskuit, roti dari perusahaan besar lagi. Semua makanan harus diproduksi warga sekitar dapur, baik itu UMKM, maupun oleh ibu-ibu PKK,” ujar Nanik dalam keterangannya, dikutip Senin (15/12/2025).
Nanik mencontohkan pelaksanaan program MBG itu yang dinilai mempunyai kerja sama bagus, yakni Depok, Jawa Barat. Roti untuk pasok MBG dibuat oleh ibu-ibu orang tua siswa sekolah.
Mereka juga membuat bakso rumahan, nugget, rolade, dan sebagainya. Namun, produksinya harus mengantongi izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). PIRT adalah izin edar bagi produk makanan atau minuman olahan yang diproduksi industri rumah tangga atau UMKM.
PIRT diterbitkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Izin berlaku untuk produk makanan dan minuman dengan risiko rendah hingga menengah. Karena itu, Nanik meminta kepada pemerintah kota, termasuk Probolinggo untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan izin PIRT.
“Tolong Pak Wali, Bu Wawali, Dinkes, dipermudah izin PIRT-nya, untuk usaha kecil agar mereka bisa memasok dapur-dapur SPPG,” kata Nanik.
