Catat! 17-30 November 2025 Bakal Ada Operasi Zebra
BICARAINDONESIA-Jakarta : Korlantas Polri akan menggelar Operasi Zebra pada 17-30 November 2025 mendatang. Operasi ini digelar di seluruh Indonesia dengan tujuan menekan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan sekaligus meningkatkan kesadaran menjelang libur Natal dan Tahun Baru.
Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin mengatakan Operasi Zebra merupakan bagian penting persiapan Operasi Lilin.
“Operasi Zebra bukan semata penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar tertib dan selamat di jalan raya,” ujar Aries, Kamis (13/11/2025) kemarin.
Aries juga mengatakan bahwa selain untuk Operasi Lilin, Operasi Zebra punya tujuan merespons hasil analisis keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) selama tiga bulan terakhir. Salah satu yang menjadi sorotan adalah balap liar.
Nantinya semua kendaraan yang terjaring penertiban bakal didata memakai Sistem Informasi Satuan Operasi (SISLAOPS) Korlantas Polri untuk database nasional. Database ini disebut bisa diintegrasikan dengan Samsat untuk mekanisme perpanjangan STNK.
Saag ini, menurut Korlantas Polri penindakan pelanggaran lalu lintas yang ideal berupa 95 persen menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan 5 persen tilang manual. Walau begitu porsi penindakan tilang manual dirasa masih cukup banyak di lapangan.
Aries mengatakan ingin meningkatkan pemanfaatan ETLE, sedangkan tilang manual hanya untuk wilayah yang belum tersedia ETLE atau untuk penanganan pelanggaran yang memang membutuhkan kehadiran polisi.
“Kemarin saya sudah koordinasi dengan Dirgakkum. Tilang tetap bisa digunakan, tapi porsinya tetap 95 persen ETLE dan 5 persen manual, khusus wilayah yang belum punya ETLE statis atau untuk pelanggaran yang benar-benar perlu ditilang,” kata dia.
Lebih lanjut, Aries mengatakan, pendekatan Korlantas Polri untuk penegakan hukum akan dilakukan secara humanis.
“Kendaraan yang belum lengkap tidak bisa keluar sebelum dilengkapi. Walau hanya teguran, tetap harus sesuai prosedur. Dan ini yang akan kita ekspos di media agar masyarakat tahu pendekatan kita edukatif, bukan represif,” imbuh dia.
