Diskusi Bareng Bobby Nasution, KPK: Ada 170 Kasus Korupsi di Sumut yang Diusut Sepanjang 2023–2024
BICARAINDONESIA-Jakarta : KPK melakuka diskusi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sumatera Utara (Sumut) bersama Gubernur Bobby Nasution. Sepanjang tahun 2023–2024, KPK mengungkap ada 170 kasus korupsi di wilayah Sumut yang diusut.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, menuturkan bahwa pola yang digunakan sama. Pemda dan DPRD adalah dua aktor kunci yang menentukan tata kelola daerah.
“Korupsi di daerah sering berulang dengan pola yang hampir sama. Kalau ada yang belum terungkap, itu mungkin hanya soal waktu,” kata Agung, Senin (28/4/2025).
Berdasarkan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tahun 2024, Sumut mencatatkan skor rata-rata sebesar 75,02. Namun, pada area perencanaan, skor yang diperoleh masih tergolong rendah, yakni 63.
Sementara itu, tujuh area lainnya mulai dari penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak berhasil mencatatkan skor di atas 80.
Akan tetapi, erdasarkan data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) KPK terkait penanganan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum di Sumut, tercatat sebanyak 170 perkara yang ditangani sepanjang 2023 hingga Desember 2024.
Dari jumlah tersebut diketahui terdapat beberapa modus yang dilakukan, seperti 44 persen terkait penyalahgunaan anggaran, 42 persen pengadaan barang dan jasa, 7 persen sektor perbankan, 3 persen terkait pemerasan atau pungutan liar (pungli), dan sisanya 4 persen mencakup modus lainnya.
Sementara itu, Bobby Nasution selaku Gubernur Sumut mengatakan bahwa dirinya berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih. Dia mengakui telah ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumut yang diperiksa terkait korupsi selama dua bulan kepemimpinannya.
“Saya hampir dua bulan menjadi gubernur saat ini, ada lima OPD kami yang sedang diperiksa. Sehingga integritas dan moralitas sangat penting, bukan hanya untuk kepala daerah, tetapi juga untuk seluruh jajaran di bawahnya,” kata Bobby.
Lebih lanjut, Bobby meminta agar KPK memperkuat kehadirannya di wilayah Sumut. Menurutnya, kehadiran KPK bisa memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.
“Kami harus memastikan bahwa sistem yang ada tidak rusak dari awal. Jika kita masuk ke dalam sistem yang sudah rusak, kita harus memilih apakah kita ingin ikut rusak atau tetap menjaga diri kita tetap bersih,” katanya.
“Oleh karena itu, kami sangat berharap peran KPK di daerah bisa lebih kuat dan lebih sering. KPK harus menjadi tempat pengaduan bagi kami, agar sistem ini bisa diperbaiki dengan lebih baik,” tandas Bobby.
Editor: Rizki Audina/*
