x

Eko Hadi Jenderal Kedua yang Dipecat, Buntut Kasus Penyadapan Presiden

2 minutes reading
Tuesday, 17 Nov 2026 19:19 0 111 Teuku Yan

BICARAINDONESIA-Jakarta: Polri resmi memecat Irjen Eko Hadi Santoso setelah Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) memutuskan sang jenderal terbukti melakukan perbuatan tercela dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan demikian Eko Hadi menjadi jenderal kedua yang dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah sebelumnya nasib serupa juga dialami eks Kadivkum Irjen Ahrie Sonta Nasution.

“Terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua yaitu sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko usai sidang etik di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Sebagai informasi, Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11/2026). Selain Eko, dua perwira tinggi lainnya juga dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Ahrie Sonta (AS).

Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut bahwa para tersangka terindikasi menyadap Presiden Prabowo.

“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Selain pada Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.

“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.

Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.

Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah, dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.

Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada, Selasa (10/11/2026). Majelis KKEP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ahrie Sonta.

“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik.

“Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” imbuhnya.

Atas putusan pemecatan tersebut, Ahrie Sonta mengajukan upaya banding yang selanjutnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding. (Rz/dtc)

LAINNYA
x
error: Content is protected !!