Menelaah Kasus Nadiem: “Gratis” Bukan Berarti Tanpa Kepentingan
Amudi Manurung/foto: dok Pernyataan bahwa tidak ada konflik kepentingan karena Chrome OS bersifat gratis dan Google tidak menjual perangkat Chromebook disampaikan langsung oleh penasihat hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, dalam sidang kasus pengadaan Chromebook. Dalam pernyataannya, Ari menegaskan bahwa Google “bukan vendor dalam pengadaan” dan “hanya penyedia software.”
Namun menurut saya, argumen tersebut terlalu menyederhanakan cara perusahaan teknologi bekerja saat ini. Dalam ekonomi digital modern, keuntungan tidak selalu datang dari penjualan langsung produk. Banyak perusahaan justru membangun pengaruh melalui ekosistem yang dibuat “gratis”, lalu memperoleh keuntungan strategis dalam jangka panjang.
Kita bisa belajar dari sengketa Terravision melawan Google terkait Google Earth. Dalam perkara itu, publik melihat bagaimana sebuah layanan gratis tetap memiliki nilai bisnis yang sangat besar bagi perusahaan teknologi. Google Earth memang dapat digunakan tanpa biaya oleh masyarakat, tetapi keberadaannya memperkuat dominasi ekosistem Google secara luas: mulai dari data, integrasi layanan, kebiasaan pengguna, hingga penguasaan pasar teknologi pemetaan digital.
Artinya, logika “gratis berarti tidak ada kepentingan bisnis” sejak lama sudah tidak relevan dalam industri teknologi modern.
Karena itu, ketika kebijakan publik mendorong penggunaan ekosistem tertentu secara masif apalagi di sektor pendidikan yang perlu dilihat bukan hanya apakah ada transaksi jual beli langsung. Yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut menciptakan ketergantungan jangka panjang terhadap platform tertentu, membentuk kebiasaan generasi pengguna baru, dan memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan teknologi global.
Dalam konteks pendidikan, jutaan pelajar yang sejak dini dibiasakan menggunakan satu ekosistem digital tentu memiliki nilai ekonomi dan pengaruh yang sangat besar. Walaupun sistem operasinya gratis, efek jangka panjangnya dapat memperkuat dominasi platform tertentu di masa depan.
Di sinilah menurut saya letak substansi perdebatan publik terkait kebijakan pengadaan Chromebook pada masa Nadiem Makarim. Persoalannya bukan sekadar soal perangkat murah atau software gratis, melainkan tentang independensi kebijakan negara, netralitas dalam memilih teknologi, serta arah kedaulatan digital Indonesia ke depan.
Negara harus berhati-hati agar transformasi digital pendidikan tidak secara tidak langsung berubah menjadi pintu masuk dominasi ekosistem perusahaan global tertentu. Sebab dalam dunia teknologi, pengaruh dan kontrol pasar sering kali jauh lebih bernilai daripada keuntungan penjualan perangkat semata.
Penulis : Amudi Manurung – Praktisi Digital
