Panggil Kepala BGN, Prabowo Instruksikan 4 Hal Ini
BICARAINDONESIA-Jakarta : Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terkait maraknya kasus keracunan menu makan bergizi gratis (MBG). Dadan mengatakan bahwa ada sejumlah instruksi yang disampaikan Prabowo terkait MBG.
Awalnya, Dadan menjelaskan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit. Total, ada sebanyak 31 juta penerima.
“Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” ungkap Dadan dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).
Selain itu, Dadan juga melaporkan jumlah kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari-31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian dan pada 1 Agustus-27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.
“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” katanya.
Lebih lanjut, Dadan mengatakan faktor lain yang memicu insiden tersebut yakni kualitas bahan baku dan kondisi air. Dia juga menyebut ada pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) oleh dapur MBG.
Adapun instruksi yang disampaikan Prabowo, yakni:
Perintahkan Peningkatan Tata Kelola
Dadan mengatakan bahwa Prabowo memerintahkan peningkatan tata kelola SPPG untuk mencegah keracunan berulang.
Minta Koki Terlatih-Alat Rapid Test
Prabowo juga memerintahkan agar SPPG memiliki koki terlatih. Dia juga meminta dapur yang memproduksi menu MBG dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan.
Perintahkan Jamin Sterilisasi
Prabowo juga menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray. Dia mengatakan SPPG juga harus memasang filter air untuk menjamin kualitas air yang digunakan.
Pasang CCTV
Prabowo juga meminta agar SPPG dilengkapi dengan CCTV yang terhubung langsung ke pusat. Langkah ini diharapkan Prabowo dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman dan terpercaya.
