Sumur Minyak di Blora Terbakar, Ini Kata Kementerian ESDM
BICARAINDONESIA-Jakarta : Sumur minyak yang berada di Dusun Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Jateng) terbakar. Akibatnya, tiga orang dilaporkan tewas dalam insiden tersebut.
Terkait insiden itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ledakan sumur minyak masyarakat di Desa Gandu kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora.
Anggia mengatakan bahwa Kementerian ESDM dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) sudah berkoordinasi dengan Pertamina Hulu Energi (PHE) Randugunting, dan BPBD setempat untuk membantu pemadaman api dan proses evakuasi warga. Ia juga mengatakan, saat ini keselamatan masyarakat menjadi prioritas.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua pentingnya faktor keselamatan kerja dalam proses produksi minyak sumur masyarakat, dan penting untuk melakukan tata kelola yang baik,” ujarnya dikutip dari detik, Senin (18/8/2025).
Anggia mengatakan saat ini pengeboran minyak masyarakat sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM no 14 th 2025, tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Anggia mengatakan dalam permen ini akan ada kerja sama operasi, kerja sama teknologi khususnya untuk sumur masyarakat yang sudah berjalan dan bukan sumur baru.
“Ini akan diatur tata kelola selama berproduksi dengan perbaikan bertahap sesuai Good Engineering Practices, selama periode 4 tahun. Sekali lagi, kebijakan ini, hanya untuk sumur masyarakat yang sudah terlanjur ada. Jadi akan ada daftar hasil inventarisasi sumur masyarakat,” kata dia.
Selanjutnya, Anggia mengatakan sumur-sumur tersebut akan dinaungi di bawah 1 BUMD, Koperasi dan/atau UMKM, kerjasama dengan KKKS. BUMD/Koperasi/UMKM ini memiliki tanggung jawab perbaikan tata kelola termasuk aspek lingkungan dan keselamatan. Harapannya peristiwa seperti ini ke depannya akan bisa di minimalisir.
“Untuk itu kami juga meminta agar pemerintah provinsi segera merampungkan inventarisir sumur masyarakat,” kata Anggia.
