Usai Kembalikan Uang Rp800 Juta, KPK Periksa Hercules Jadi Saksi Kasus Suap Pejabat ATR/BPN
Gedung Merah Putih KPK di Kuningan Persada, Jaksel/foto: tangkapan layar BICARAINDONESIA-Jakarta: Kasus dugaan suap pejabat Kementerian ATR/BPN masih terus diusut KPKm sebelumnya, lembaga antirasuah itu telah menerima penyerahan Rp800 juta dari Rosario de Marshal atau Hercules dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon di Bogor, Jawa Barat. Kini, Hercules turut dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi.
“Hari ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Pantauan di Gedung KPK, Hercules datang sekitar pukul 10.30 WIB. Dia mengatakan ingin memberi keterangan terkait persoalan lahan tersebut.
“Kita mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah Summarecon dan terkait juga pejabat-pejabat yang ditangkap sama Dirjen ATR dan pejabat Summarecon juga. Dan juga terkait uang yang kemarin saya balikin lewat tim kuasa hukum GRIB Jaya untuk kembalikan ke KPK,” ujar Hercules.
Dia juga mengaku akan menjelaskan asal-usul uang yang telah diserahkannya ke KPK. Dia menyebut penyerahan uang itu yang membuat dirinya dipanggil KPK sebagai saksi.
“Jadi hari ini kedatangan karena kita dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk menjelaskan terkait itu,” ujarnya.
Seperti diketahui, pada Kamis (22/10), duit Rp800 juta itu diserahkan oleh kuasa hukum Hercules ke KPK pada Kamis (15/10/2029). Budi menjelaskan uang itu diduga merupakan pemberian dari pihak Summarecon kepada Hercules.
Uang itu diserahkan oleh Hercules ke KPK usai kasus dugaan korupsi pembukaan blokir HGB PT Summarecon Agung Tbk mencuat. KPK kemudian menyita uang itu untuk diusut lebih lanjut ada tidaknya kaitannya dengan perkara yang diusut.
Pada Rabu (21/10), KPK mengungkap ada informasi uang itu diberikan Summarecon ke Hercules untuk pengamanan lahan. KPK menduga pengamanan itu dilakukan di lahan-lahan Summarecon di Bogor.
“Kami masih dalami soal itu (maksud pemberian uang). Karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa uang itu diberikan dari PT SMC kepada saudara HC berkaitan dengan pengamanan, ataupun pengelolaan lahan-lahan PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo.
Budi mengatakan ada sengketa yang terjadi di lahan Summarecon. Dia mengatakan sengketa itulah yang kemudian diduga memicu suap pembukaan blokir HGB ke pejabat ATR/BPN Kabupaten Bogor.
“Jadi memang dalam satu kawasan ini awalnya ada dugaan sengketa karena ada beberapa warga yang mengklaim memiliki sertifikat tanah dari sebagian tanah yang dikelola oleh PT SMC yang kemudian mengajukan tutup blokir ke Kantah Bogor,” ungkap Budi.
“Kemudian, pada prosesnya PT SMC melakukan dugaan penyuapan kepada oknum di Kementerian ATR/BPN untuk membuka blokir itu sehingga proses HGB (hak guna bangunan)-nya bisa berlanjut,” lanjutnya. (Rz/dtc)
