Viral Aisyah Zakiyyah Keponakan Menteri PU Rangkap Jabatan! Staf Ahli Dody Sekaligus Komisaris PT PP
Flyer ucapan atas pengangkatan Aisyah Zakiyyah sebagai Komisaris PT PP/foto: istimewa BICARAINDONESIA-Jakarta: Nepotisme seperti menjadi salah satu kejahatan yang sangat sulit diberantas di republik ini. Apalagi dibumbui dengan istilah ‘Aji Mumpung’, membuat profesionalisme jabatan menjadi hancur. Hal itu pula yang paling rentan terjadi di lingkungan pejabat di tanah air.
Setelah pesohor Raffi Ahmad yang terjerat nepotisme sejak dia masuk ke lingkaran Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan ditunjuk sebagai urusan khusus, kini giliran Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang menuai sorotan tajam.
Kali ini terkait sosok perempuan bernama Aisyah Zakiyyah yang disebut-sebut merupakan keponakannya. Sosok Aisyah belakangan menjadi buah bibir setelah ia diketahui menjabat Komisaris PT PP (Persero) Tbk, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .
Aisyah resmi diangkat sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) Tahun Buku 2025 yang digelar pada 19 Mei 2026 di Jakarta. Ia menggantikan Ernadhi Sudarmanto dalam jajaran dewan komisaris perusahaan pelat merah tersebut.
Meski telah menjabat sejak Mei 2026, namanya baru disorot Juli 2026. Setelah dihubungkan dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang disinyalir adalah pamannya.
“Keponakan Menteri PU itu Gaes,” tulis akun Threads @elkiadriann, dikutip Sabtu (11/7/2026).
Padahal, Aisyah juga diketahui masih bertugas aktif sebagai Staf Ahli Menteri PU. Jabatan tersebut diembannya di lingkungan Kementerian PU sebelum ditunjuk menjadi komisaris.
Berdasarkan profil perusahaan, Aisyah lahir di Jakarta pada 30 Desember 1993. Ia menjadi salah satu komisaris termuda yang pernah masuk dalam jajaran Dewan Komisaris PT PP.
Sebelum bergabung di PT PP, Aisyah dikenal sebagai Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum. Dia beberapa kali tampil menyampaikan informasi dan kebijakan kementerian kepada publik.
Pengangkatan Aisyah sebagai komisaris dinilai sebagian pihak sebagai bagian dari penyegaran struktur perusahaan. Namun, kritik muncul karena latar belakang kariernya dianggap tidak berkaitan langsung dengan sektor konstruksi.
PT PP sendiri merupakan salah satu BUMN karya terbesar di Indonesia. Perusahaan tersebut bergerak di bidang konstruksi, investasi, properti, EPC, hingga pembangunan infrastruktur nasional.
Sebagai komisaris, Aisyah memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan direksi dan jalannya perusahaan. Posisi tersebut berbeda dengan tugas operasional yang dijalankan direksi.
Kunker ke New York
Ternyata, bukan kalo ini saja Menteri PU Dody Hanggodo menuai pandangan negarif. Sebelumnya, ia juga disorot karena daftar nama kunjungan kerja ke New York yang bocor. Di daftar itu ada tercantum nama istri dan anaknya.
Dokumen dimaksud merupakan surat Sekretaris Jenderal Kementerian PU Nomor HL04/T/Sj/2026/81 tertanggal 29 Juni 2026. Berisi daftar nama yang akan berangkat Kunjungan Kerja (kunker) di New York.
Para delegasi tersebut direncanakan menghadiri High-Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda di New York, Amerika Serikat, pada 13-19 Juli 2026.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, membenarkan bahwa nama anggota keluarga Menteri PU memang ada dalam daftar. Walau demikian, dia menyebut daftar itu masih bisa berubah.
“Dapat saya jelaskan, memang itu surat dari saya selaku Sekjen Kementerian PU. Surat itu untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa,” kata Apri kepada jurnalis di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Apri mengungkapkan, kalaupun keluarga menteri ikut, tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Melainkan biaya pribadi.
“Pembiayaan terhadap keluarga tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi pemberangkatan anggota keluarga, maka pembiayaan menggunakan dana pribadi,” terang Apri.
Di sisi lain, Apri berdalih pihaknya akan mencari pihak yang membocorkan surat tersebut. Entah itu dari internal atau eksternal.
Jika berasal dari pihak internal, dia bilang pihaknya akan menyiapkan sanksi.
“Kalau memang itu dari internal, kita akan membentuk tim untuk penerapan sanksi. Dan itu kita harus menunggu juga, apakah sanksi nanti termasuk berat, ringan atau sedang,” pungkasnya. (Rz fajarcoid)
