Kasus Penyadapan Ilegal Presiden, MN KAHMI: Tindakan Makar!
Koordinator Presidium MN KAHMI Romo Syafii/foto: ist BICARAINDONESIA-Jakarta: Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) turut menyikapi perkembangan situasi nasional terkait kasus dugaan penyadapan ilegal (unlawful interception), akses tanpa izin,dan penghapusan bukti elektronik yang menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara.
Koordinator Presidium MN KAHMI Romo Syafii mengatakan, pihaknya memandang persoalan ini sebagai ancaman serius yang luar biasa terhadap kedaulatan bangsa
“Selain itu, juga bisa mengancam stabilitas politik nasional serta sebuah pelanggaran fundamental terhadap etika bernegara dan syariat agama,” tegasnya di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).
Sikap resmi ini, kata Romo, mendukung penuh pernyataan langsung dari pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa tindakan tersebut dikategorikan sangat sensitif, berpotensi mengarah ke perbuatan makar, insubordinasi, mutiny (pemberontakan) serta membahayakan keselamatan pimpinan dan kepentingan negara.
Merespons urgensi perkara tersebut, Romo Syafii turut menyampaikan poin-poin pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Mendukung Penuh Langkah Tegas Presiden Prabowo Subianto, MN KAHMI mendukung penuh langkah cepat dan ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang langsung mengambil keputusan strategis demi menjaga marwah kepemimpinan nasional dan stabilitas pertahanan-keamanan negara. Tindakan tegas ini penting guna memastikan institusi kepresidenan steril dari upaya sabotase informasi terlarang.
2. Mendorong Aparat Penegak Hukum Mengusut Tuntas Kasus penyadapan hingga ke Akar MN KAHMI mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),khususnya tim penyidik Bareskrim, untuk melakukan pengusutan secara menyeluruh, transparan, dan objektif berbasis scientific Crime dipindai dengan CS CamScanner®investigation. Investigasi wajib menyasar seluruh oknum penghianatan negara di dalam seluruh detasemen yang terlibat tanpa pandang bulu,termasuk pimpinannya, serta mengungkap motif dan aktor intelektual dibalik akses informasi sensitif kepresidenan tersebut.
3. Meminta Jaminan Keamanan Informasi Strategis Negara mengingat sensitivitas informasi yang disasar dapat berdampak buruk pada keselamatan negara dan pimpinan nasional, MN KAHMI meminta pembenahan sistem keamanan siber nasional di seluruh lini pemerintahan publik dan militer secara ketat agar kebocoran data strategis serupa tidak terulang kembali.
4. Menjaga Solidaritas Nasional dan Ketenangan Publik MN KAHMI mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang,menjaga persatuan, dan mempercayakan penanganan hukum sepenuhnya kepada aparat yang berwenang.
“MN KAHMI menegaskan pentingnya menjaga jalannya pelayanan publik terbebas dari dampak dinamika hukum yang tengah berjalan.MN KAHMI berkomitmen mengawal penuh proses hukum ini demi tegaknya keadilan dan memastikan NKRI tetap tegak, aman, stabil, dan bersih dari tindakan makar yang merugikan kepentingan rakyat banyak,” pungkas pria yang juga duduk sebagai Wakil Menteri Agama RI tersebut.
