Kepala BGN: SPPG yang Tak Penuhi Standar akan Ditutup

BICARAINDONESIA-Jakarta : Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, dan tata kelola yang telah ditetapkan mendapat ultimatum dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Ia menyebut SPPG bisa saja ditutup jika sudah tak mampu memenuhi standar.

Sudaryono mengatakan SPPG yang tidak mampu memenuhi standar akan dibina dan dievaluasi terlebih dahulu. Namun, apabila tetap tidak menunjukkan perbaikan, operasionalnya akan dihentikan.

“Kita akan perbaiki, akan kita tegur, kalau memang tidak bisa perbaiki kita tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga operasional yang baik. Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga,” ujar Sudaryono dalam keterangan resminya, Jumat (24/7/2026).

BGN, kata Sudaryono, akan menerapkan prinsip pembinaan yang disertai dengan penegakan disiplin. SPPG yang menunjukkan kinerja baik akan diberikan apresiasi, sementara yang mengabaikan ketentuan akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.

“Mungkin kalau SPPG-nya bandel, SPPG-nya nggak disiplin, SPPG-nya atau petugasnya nggak disiplin, petugasnya nggak bagus ya kita mesti hentikan. Kita harus berani. Yang bagus kita reward, yang jelek kita mesti kasih punishment juga,” tegas Sudaryono.

Dia menjelaskan inspeksi mendadak dilakukan secara acak di sejumlah lokasi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai kondisi di lapangan sekaligus memberikan apresiasi dan semangat kepada SPPG beserta para petugas yang telah menjalankan operasional sesuai dengan petunjuk teknis (juknis).

Dari hasil pemantauan dari SPPG yang dikunjungi yaitu SPPG Pasir Kuda 03, SPPG Cipaku 02 dan SPPG Tegal Bundil 5, sebagian besar telah menjalankan operasional sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, menurutnya, tantangan terbesar bagi SPPG yang telah menerapkan SOP adalah menjaga kualitas dan variasi menu agar penerima manfaat tidak merasa bosan.

Sudaryono juga mengajak masyarakat dan media untuk turut mengawal pelaksanaan Program MBG dengan memberikan masukan apabila menemukan pelayanan yang belum sesuai standar. Menurutnya, pengawasan publik merupakan bagian dari upaya bersama untuk terus meningkatkan kualitas layanan. (Ka/dtc)